Menkeu menyebut, salah satunya adalah berupa implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di tengah kondisi yang extraordinary.
“Ini adalah membangun fondasi jangka menengah dari perekonomian Indonesia dan inilah yang menjadi cerita narasi positif dari ekonomi Indonesia. Covidnya dikerjakan atau dikelola dan di manage dengan baik, pemulihan ekonomi terjadi, APBN nya menjadi lebih sehat,” kata Menkeu.
Tidak hanya itu, memasuki tahun pemilu 2023, Menkeu juga menyatakan optimis akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dikarenakan aktifitas dari seluruh partai politik.
“Pasti ini akan menimbulkan dampak terhadap kegiatan politik yang berdampak pada kegiatan ekonomi yang positif. Menurut saya sih akan positif,” ujarnya.
Oleh karena itu, untuk menghadapi tahun 2023 Menkeu menegaskan tetap optimis dan penuh harapan namun tetap waspada. Pemerintah optimis bahwa kondisi perekonomian akan semakin membaik melalui APBN sebagai instrumen penjaga masyarakat dan perekonomian, namun tetap waspada menghadapi dinamika ke depan karena risiko ketidakpastian yang masih tinggi.
“Jadi kita tetap harus waspada dan harus melihat banyak opportunity, tapi juga banyak yang business unusual. Jadi kita gak boleh business as usual dalam hal ini, baik dari sisi perdagangan, investasi dan dari kebijakan-kebijakan kita di dalam menjaga fondasi ekonomi kita,” tukas Menkeu. (feb/hpy/kemenkeu)
