SUMATERATODAY.COM- Bangkalan, Jawa Timur – Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.
Hal ini diungkapkan Wapres saat ditanya oleh awak media usai pertemuan dengan ulama pesantren dan tokoh agama se-Madura, di Pondok Pesantren Al Anwar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Kamis (31/08/2023).
Dalam pernyataannya, Wapres menyebut pemerintah memilih menempuh jalur non-yudisial untuk menangani kasus tersebut, dengan memberikan fokus pada pemulihan hak-hak korban melalui bantuan atau santunan.
Ini dianggap sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap para korban pelanggaran HAM masa lalu yang belum menemukan titik penyelesaian.
