“Yang penting bagi kami adalah ketersediaan LPG. Kalau bisa tetap stabil, tentu kami dukung aturan ini,” katanya.
Menteri Bahlil juga menyampaikan bahwa evaluasi terhadap kebijakan ini akan terus dilakukan. “Kami akan terus memantau implementasinya di lapangan. Jika ditemukan kendala, pemerintah siap mencari solusi yang terbaik,” ujarnya.
Langkah Selanjutnya Pemerintah
Sebagai bagian dari upaya pengendalian distribusi, pemerintah akan mengoptimalkan sistem digitalisasi dalam pencatatan transaksi di pangkalan resmi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan.
Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan diperkuat guna menindak tegas pihak-pihak yang mencoba bermain dengan harga atau menimbun LPG bersubsidi.
Bahlil juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan adanya praktik penimbunan atau harga yang tidak sesuai dengan HET.
Pemerintah menyediakan jalur pengaduan resmi yang bisa digunakan masyarakat agar setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti.
Dengan sidak ini, pemerintah berharap harga dan distribusi LPG 3 Kg tetap terkendali serta benar-benar dimanfaatkan oleh mereka yang berhak.
Pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan pasokan dan harga guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
