Menurutnya, dengan pendekatan yang lebih modern, kaum milenial dapat membantu kepolisian menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks seperti kejahatan siber, penyalahgunaan teknologi informasi, hingga konflik sosial berbasis digital.
“Dalam menghadapi tantangan hukum masa kini seperti kejahatan siber, penyalahgunaan informasi, dan konflik sosial, Polri dituntut untuk bersikap profesional. Kami siap berkontribusi melalui edukasi, advokasi, dan kolaborasi nyata dengan aparat kepolisian,” tegas Angga.
Dukungan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk pengamat hukum dan tokoh masyarakat di Palembang.
Mereka menilai bahwa inisiatif ini merupakan langkah maju dalam menciptakan budaya hukum yang sehat dan partisipatif, di mana masyarakat — khususnya generasi muda — turut serta dalam menjaga supremasi hukum.
Sinergi antara Polda Sumsel dan praktisi hukum milenial diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain di Indonesia.
Dengan kolaborasi yang solid, bukan tidak mungkin Sumatera Selatan akan menjadi barometer nasional dalam hal inovasi penegakan hukum yang modern dan berkeadilan.
Lebih jauh, kehadiran praktisi hukum muda juga akan membantu membuka ruang dialog antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta membentuk lingkungan hukum yang lebih terbuka terhadap kritik konstruktif dan evaluasi berkelanjutan.
Kolaborasi lintas generasi ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum yang profesional tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi formal, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Semangat inklusif dan progresif yang dibawa oleh generasi milenial akan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan sosial di wilayah Sumatera Selatan.
