SUMATERATODAY.COM- GASTEIZ, Spanyol — Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi penerapan teknologi digital dalam membangun pemerintahan terbuka (open government) yang bertujuan mendekatkan, mempercepat, dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Transformasi digital ini ditopang oleh arsitektur digital nasional yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital.
Mewujudkan Pemerataan Layanan Publik Melalui Integrasi Digital
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan, bagi negara sebesar dan seberagam Indonesia, koherensi digital menjadi bentuk nyata pemerataan.
“Ketika pemerintah bergerak sebagai satu kesatuan, warga negara tidak lagi berkutat pada labirin birokrasi. Tujuan kami bukan membangun banyak sistem, melainkan menghubungkan semuanya dalam satu layanan,” ujar Menteri Rini Widyantini dalam forum Global Dialogue: Participation and Inclusion, di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Rabu (8/10/2025) waktu setempat.
Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen membangun pemerintahan yang menjangkau rakyat di manapun mereka berada melalui layanan publik omni-channel, memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal. Pendekatan menyeluruh dilakukan dengan menyatukan seluruh kementerian dan pemerintah daerah dalam satu arahan digital nasional.
Banyuwangi Jadi Contoh Sukses Penerapan KTP Digital
Sebagai contoh, Menteri Rini menuturkan bahwa Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah percontohan sukses penerapan program digital nasional.
Lebih dari 300.000 warga telah mendaftar untuk perlindungan sosial menggunakan KTP digital terverifikasi dengan sistem pembayaran langsung.
Program ini membuktikan bahwa digitalisasi birokrasi mampu menyalurkan bantuan tepat waktu dan menghapus hambatan administratif yang selama ini menghambat efektivitas pelayanan publik.
