WAW, Prabowo Apresiasi Satgas PKH, Selamatkan Rp31,3 Triliun dan Aset Hutan Rp370 Triliun

SUMATERATODAY.COM– Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas perannya dalam menyelamatkan keuangan dan aset negara.

Hal itu disampaikan saat menghadiri penyerahan denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa tugas Satgas PKH bukan pekerjaan ringan. Selain luasnya wilayah Indonesia, kompleksitas persoalan di lapangan juga diwarnai ancaman dan intimidasi terhadap para petugas.

Meski demikian, Presiden menilai pengabdian tersebut sebagai tugas mulia dalam menjaga kekayaan negara. Ia juga mengingatkan masih adanya oknum birokrasi yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Presiden pun mengajak seluruh aparatur negara menghentikan praktik-praktik yang merugikan negara, seperti penyelundupan, tambang ilegal, dan perkebunan ilegal. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat harus kembali pada prinsip pengabdian kepada rakyat.

Selain itu, Presiden memastikan pemerintah akan melindungi penuh kinerja Satgas PKH. Ia menegaskan bahwa segala bentuk ancaman terhadap satgas sama dengan perlawanan terhadap negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkap capaian konkret penyelamatan keuangan negara. Hingga saat ini, total dana yang berhasil diamankan mencapai Rp31,3 triliun.

Menurutnya, jumlah tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan publik, seperti mempercepat perbaikan sekolah hingga renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menyebut dana tersebut berpotensi menggandakan capaian pembangunan pendidikan yang selama ini terbatas.

Tak hanya itu, Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan dengan nilai mencapai Rp370 triliun. Nilai tersebut setara hampir 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden menilai aset tersebut memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan nasional, mulai dari modernisasi sekolah, pembangunan infrastruktur desa, hingga peningkatan fasilitas publik.

Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang berhasil diselamatkan merupakan hak rakyat yang harus dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, kata Presiden, berkomitmen menjaga kekayaan negara agar tidak lagi bocor dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan nasional.