Harga Layar Pintar Turun Drastis
Prabowo memberikan contoh pengadaan Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP) untuk menggambarkan manfaat konsolidasi pengadaan.
Sebelumnya, perangkat tersebut dibeli oleh pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit.
Setelah kebutuhan pengadaan dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, harga perangkat dapat ditekan menjadi sekitar Rp26 juta per unit.
Harga tersebut disebut sudah mencakup biaya pengiriman dan pemasangan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Perbedaan harga tersebut menunjukkan besarnya potensi efisiensi apabila kebutuhan pemerintah dihimpun dan dibeli secara bersama-sama dengan perencanaan yang lebih terkoordinasi.
LKPP Akan Diperkuat
Untuk mendukung perubahan sistem tersebut, pemerintah berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah.
Presiden meminta dukungan DPR RI agar penguatan kelembagaan tersebut dapat dilakukan sebagai bagian dari reformasi sistem pengadaan nasional.
“Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,” ujar Prabowo.
Dalam sistem yang dirancang pemerintah, kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun terlebih dahulu. Spesifikasi barang kemudian dapat distandardisasi, sementara volume pengadaan dikonsolidasikan.
Seluruh proses juga akan didorong menggunakan sistem digital untuk meningkatkan transparansi, persaingan usaha, efisiensi, dan akuntabilitas.
Penghematan APBN untuk Program yang Lebih Diraskan Rakyat
Presiden menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan semata-mata bertujuan mengurangi belanja pemerintah. Lebih jauh, penghematan diharapkan menciptakan ruang fiskal baru yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat.
Dana hasil efisiensi dapat digunakan untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah, merenovasi puskesmas, memperkuat rumah sakit, serta menyediakan peralatan kesehatan.
Dengan demikian, pemerintah ingin memastikan pengelolaan APBN tidak berhenti pada persoalan administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita,” kata Prabowo.
Kebijakan konsolidasi pengadaan tersebut menjadi salah satu bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat disiplin fiskal sekaligus meningkatkan kualitas belanja negara.
Jika implementasinya berjalan sesuai target, efisiensi hingga Rp360 triliun berpotensi menjadi tambahan ruang fiskal yang dapat diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
