Padang, SUMATERATODAY.COM- Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa transformasi penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.
Hal ini disampaikan saat memberikan Kuliah Umum di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (22/7/2025), dengan tema “Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Kontribusi Perguruan Tinggi.”
Dalam paparannya, Irfan Yusuf menekankan pentingnya percepatan pengesahan RUU Haji agar persiapan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M dapat berjalan sesuai jadwal.
Pemerintah Arab Saudi menargetkan pada Agustus mendatang kontrak penyelenggaraan sudah dimulai, sehingga Indonesia perlu segera menyesuaikan diri dengan regulasi dan timeline baru yang ditetapkan.
“BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk memastikan seluruh tahapan teknis dipatuhi. Langkah ini diambil agar pelayanan jemaah haji Indonesia tahun depan semakin sempurna,” ujar Irfan.
Irfan menegaskan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung suksesnya layanan ibadah haji di masa depan.
Menurutnya, kampus tidak hanya berperan dalam bidang akademik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata di berbagai aspek, mulai dari riset, edukasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Besar harapan kami ada peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam ikut menyukseskan layanan penyelenggaraan ibadah haji. Sinergi ini sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadirkan ide-ide segar yang memperkuat kualitas layanan,” tandasnya.
Sebagai contoh, Irfan mengungkapkan bahwa BP Haji sebelumnya telah bekerja sama dengan IPB untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menilai, hal serupa juga dapat dilakukan bersama UNP, khususnya dalam mendorong UMKM di sektor kuliner.
“Bayangkan jika rendang dengan cita rasa asli bisa hadir di Arab Saudi. Selama ini, jemaah haji Indonesia merasakan lauk rendang tapi bercita rasa kari. Ini peluang besar untuk memperkenalkan kuliner Nusantara sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi UMKM,” jelas Irfan.
Dengan akan disahkannya regulasi baru, BP Haji berkomitmen memberikan perhatian lebih besar terhadap kualitas layanan jemaah haji. Melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, diharapkan penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan lebih profesional, inovatif, dan berdampak luas, baik bagi jemaah maupun masyarakat Indonesia.
