Proses penyidikan dan pengadilan harus tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan keputusan untuk menunda atau melanjutkan proses hukum harus didasarkan pada bukti-bukti yang ada dan prinsip-prinsip keadilan.
Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari proses hukum yang adil dan obyektif.
“Namun demikian, itu juga akan kita putuskan melalui dengan hasil gelar perkara maupun hasil dari perkembangan di lapangan nantinya,” terangnya.
Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Eks Ketua Partai Gerindra Semarang, Joko Santoso, dan seorang kader PDI Perjuangan (PDI-P) yang telah dihentikan sementara merupakan contoh konkret dari penerapan kebijakan penundaan proses hukum yang melibatkan peserta Pemilihan Umum 2024, sesuai dengan surat telegram Kapolri.
Pada kasus ini, rekaman CCTV yang menunjukkan dugaan penganiayaan tersebut menjadi viral di media sosial, menimbulkan perhatian publik.
Dalam konteks kebijakan penundaan sementara proses hukum, pihak berwenang, termasuk penyidik, perlu melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk memastikan bahwa terlapor dalam kasus tersebut tidak terdaftar sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum 2024.
Koordinasi dengan lembaga terkait seperti KPU penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selama penundaan proses hukum, pihak berwenang harus melakukan penyelidikan yang teliti dan objektif, serta memastikan bahwa keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penanganan kasus ini.
“Penyidik sedang berkoordinasi dengan KPU apakah yang bersangkutan ini terdaftar sebagai caleg. Jika tidak, kasus ini akan dilanjutkan,” kata Stefanus Satake.(*)
