Respon Parlemen dan Pencabutan Darurat Militer
Sejak pengumuman tersebut, parlemen Korea Selatan segera mengambil langkah untuk merespons situasi ini.
Pada pukul 01.00 dini hari, Majelis Nasional mengeluarkan resolusi yang meminta pencabutan status darurat militer.
Resolusi ini disetujui oleh mayoritas besar, yakni 190 dari 300 anggota parlemen.
Berdasarkan Pasal 77 Konstitusi Korea Selatan, ketika mayoritas anggota parlemen menyetujui pencabutan darurat militer, presiden wajib mematuhi keputusan tersebut.
Menanggapi hal ini, Presiden Yoon mencabut status darurat militer pada pukul 04.30 waktu setempat.
Tentara yang semula membarikade Gerbang Majelis Nasional mulai ditarik pada pukul 01.12 dini hari. Sementara itu, ribuan warga berkumpul di sekitar lokasi, meneriakkan seruan solidaritas: “Hidup Republik Korea!”.
Reaksi Publik dan Situasi Terkini
Pencabutan darurat militer membawa kelegaan bagi masyarakat Korea Selatan.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul, melalui keterangan tertulis di akun resmi Instagramnya, menyebut situasi di Korea Selatan, khususnya di ibu kota Seoul, dalam keadaan aman dan terkendali.
Aktivitas masyarakat kembali berjalan seperti biasa, meskipun sisa ketegangan masih terasa di kalangan politik dan publik.
Langkah Presiden Yoon Suk Yeol dinilai kontroversial dan menimbulkan spekulasi luas tentang stabilitas politik di Korea Selatan.
Banyak pengamat menyebutkan bahwa pengumuman darurat militer ini bukan hanya respons terhadap ancaman eksternal, tetapi juga bagian dari konflik politik internal yang semakin memanas.
“Ini adalah tindakan drastis yang mencerminkan kedalaman perpecahan politik di Korea Selatan.
Presiden Yoon tampaknya mencoba mengambil kendali penuh, tetapi langkah ini justru memicu perlawanan besar dari parlemen dan publik,” ujar Andy Lim.
Pengumuman darurat militer yang hanya bertahan selama enam jam telah menciptakan babak baru dalam politik Korea Selatan. Langkah ini, meski cepat dicabut, menegaskan adanya ketegangan serius antara eksekutif dan legislatif.
Sementara situasi telah kembali normal, insiden ini menjadi pengingat penting akan pentingnya stabilitas politik dan kehati-hatian dalam menjalankan kekuasaan di tengah demokrasi yang semakin matang.
