Indonesia Resmi Bergabung BRICS
Jakarta, sumateratoday.com- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan keberhasilan Indonesia bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025 sebagai salah satu tonggak penting dalam diplomasi internasional.
Hal tersebut disampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025, yang digelar Jumat 10 Januari di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri.
Dalam pidatonya, Sugiono menyoroti proses aksesi Indonesia ke BRICS sebagai hasil dari diplomasi aktif di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menekankan bahwa keputusan untuk bergabung dengan BRICS adalah bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.
“Pada bulan ini, Indonesia telah secara resmi bergabung menjadi anggota BRICS. Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, para anggota BRICS sepakat untuk menerima Indonesia sebagai anggota penuh. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki peran strategis di tingkat global,” ujar Sugiono.
BRICS, yang merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, adalah kelompok negara dengan ekonomi besar yang berfokus pada kolaborasi negara berkembang untuk memperkuat posisi di panggung global.
Indonesia resmi menjadi anggota pada 7 Januari 2025, menambah dinamika kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai “Big Five”.
Prinsip Bebas Aktif dan Peran di Indo-Pasifik
Sugiono menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi landasan diplomasi Indonesia sejak lama.
“Keputusan ini bukanlah hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi, dan keteguhan diplomasi Indonesia selama puluhan tahun,” tegasnya.
Sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memainkan peran penting dalam menjaga hubungan strategis antara negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik.
Selain itu, keanggotaan ini akan melengkapi peran aktif Indonesia di organisasi internasional lainnya seperti G20, APEC, IPEF, MIKTA, CPTPP, dan proses aksesi menuju keanggotaan OECD.
