SUMATERATODAY.COM, Penambahan Pos Layanan Terpadu (Posyandu) serta pelatihan para kader di desa dalam melakukan pengukuran bayi secara akurat adalah salah satu langkah percepatan perluasan cakupan untuk mengejar target pengukuran bayi hingga 90 persen di desa-desa di wilayah Papua Barat. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin Road Show Dialog Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara daring pada Selasa (21/3).
“Selain penambahan USG dan antropometri, penambahan Posyandu juga diperlukan, termasuk pelatihan kader-kader desa seperti bidan desa, penggerak PKK, dan tenaga kesehatan lainnya untuk penggunaan alat-alat tadi (USG dan antropometri),” tuturnya.
Provinsi Papua Barat dan Barat Daya menjadi Wilayah Ke-23 dan 24 yang di sisir permasalahan stunting serta kemiskinan ekstremnya oleh Kemenko PMK. Sebelumnya dalam dialog, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy menyampaikan bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi wilayah yang angka stuntingnya paling tinggi di Papua Barat yaitu sebesar 51,5 persen. Hal tersebut karena minimnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, seperti rendahnya cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kurangnya sarana dan prasarana air bersih yang layak, serta masih ditemukan balita yang tidak mendapatkan makanan tambahan.
“Harapan kami pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih, serta pembangunan Puskesmas, Puskemas Pembantu, dan Polindes untuk memenuhi standar kesehatan,” urai Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy.
Sementara itu, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki angka stunting paling rendah, yakni sebesar 22,8 persen. Sedangkan rata-rata nasional 21,6 persen pada 2022. Petrus Kasihiw, bupati Teluk Bintuni, mengatakan telah melakukan pemetaan program untuk penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
“Sebelumnya kami melakukan pendataan terhadap berbagai data yang ada di lapangan. Seperti sebaran sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan jaringan sumber daya air yang telah terbangun. Serta pendataan program-program terkait kesiapan maupun ketersediaan bahan makanan bergizi bagi masyarakat Teluk Bintuni,” paparnya.
Setelah pendataan tersebut dilakukan Pemkab Teluk Bintuni memutuskan program apa saja yang akan direkomendasikan perbaikan alokasinya. Baik melalui realokasi ataupun penambahan alokasi program. Kemudian mendorong konvergensi program intervensi spesifik dan sensitiv yang mendukung penurunan stunting hingga tingkat desa atau kelurahan.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Papua Barat sebesar 30 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 3,8 persen. Pada tahun 2021 sebesar 26,2 persen.
