PADANG, SUMATERATODAY.COM– Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia.
Kondisi geografis yang didominasi pegunungan, lembah, dan garis pantai panjang menjadikan provinsi ini rentan terhadap ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, hingga cuaca ekstrem.
Untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi risiko kebencanaan, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumbar secara resmi meluncurkan Dasbor Sistem Informasi Satu Data Bencana (SDB).
Peluncuran sistem informasi berbasis digital tersebut berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatra Barat, Kota Padang, pada Selasa (25/11). Sistem ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Provinsi Sumbar, serta didukung oleh UNFPA dan UN Women sebagai mitra internasional.
Dasbor SDB hadir sebagai inovasi untuk menyediakan data kebencanaan secara terbuka, akurat, terintegrasi, dan mudah diakses publik.
Melalui platform digital ini, masyarakat dapat melihat data kebencanaan secara real time, mulai dari fase pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana, termasuk data pendanaan dan populasi terdampak.
Informasi disajikan dalam bentuk visual seperti peta, grafik, statistik kejadian terkini, hingga data kelompok rentan yang sangat penting dalam penanganan darurat.
Modul dan Integrasi Data Lintas Instansi
Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Provinsi Sumbar, Lizda Handayani, menjelaskan bahwa sistem SDB terdiri dari empat modul utama.
Untuk saat ini, modul yang sudah dikembangkan adalah modul saat bencana. Ke depan, modul pra-bencana, pascabencana, dan pendanaan akan terus dilengkapi dan diperbarui.
“Organisasi perangkat daerah akan melengkapi data secara berkesinambungan, termasuk untuk data penduduk terpilah yang sangat penting dalam penanganan kelompok rentan,” ujar Lizda. Ia menambahkan bahwa data penduduk terpilah bahkan dapat ditampilkan hingga tingkat nagari atau kelurahan, sehingga memudahkan identifikasi populasi risiko.
Dalam pengembangannya, Diskominfotik melibatkan sejumlah lembaga dan instansi terkait, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPBD, BNPB, serta BMKG.
Integrasi ini bertujuan memastikan bahwa semua data yang disajikan merupakan data resmi, valid, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Mekanisme Validasi Data Berjenjang
Sistem SDB menerapkan mekanisme validasi berjenjang. Data awal akan diverifikasi oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD di tingkat kabupaten/kota. Setelah itu, proses validasi dilanjutkan ke tingkat Provinsi Sumbar sebagai wali data bencana sebelum ditampilkan ke publik melalui dasbor.
Dengan demikian, data yang ditampilkan bukan hanya cepat dan aktual, tetapi juga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor, terutama dalam merespons kondisi kedaruratan.
Dasbor SDB dapat diakses publik melalui tautan: https://dashboardbencana.sumbarprov.go.id/statistics
