Reformasi Regulasi dan Lelang Digital
Sebagai langkah percepatan, Bahlil menyebut pemerintah segera menggelar lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) melalui platform digital Genesis yang diluncurkan sejak 2024. Reformasi regulasi juga dilakukan agar proses perizinan lebih sederhana.
“Semakin berbelit aturan, semakin tidak disukai investor. Karena itu, kami memangkas berbagai regulasi yang menghambat percepatan di sektor geothermal,” tegas Bahlil.
Komitmen Infrastruktur Energi Hijau
Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan 48 ribu kilometer jaringan transmisi listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan jaringan yang selama ini menjadi hambatan distribusi energi terbarukan.
“Ini bentuk konsekuensi pemerintah dalam mendorong energi baru dan terbarukan. RUPTL yang disusun hingga 2035 akan menjadi dasar percepatan,” jelas Bahlil.
Investasi Jumbo Rp25 Triliun
Momentum IIGCE 2025 juga ditandai dengan penandatanganan tujuh nota kesepahaman antara BUMN, swasta nasional, hingga mitra asing. Kesepakatan itu meliputi sektor pendidikan, pembangunan kapasitas, hingga kerja sama komersial dengan total kapasitas 265 MW dan investasi senilai USD 1,5 miliar (sekitar Rp25 triliun).
Langkah-langkah ini menegaskan komitmen Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pemain utama energi panas bumi dunia. Dengan konsistensi dan percepatan regulasi, Indonesia diyakini akan segera menyalip Amerika Serikat dan berdiri di posisi puncak produsen listrik panas bumi global.
