Kericuhan terjadi saat kepolisian mencoba memisahkan massa yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa dengan kelompok lain yang diduga ingin mengganggu ketertiban umum.
Massa dilaporkan mulai melempari aparat dengan batu dan menggunakan ketapel, sehingga polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi.
Latar Belakang Penolakan MBG
Para pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam aksi ini menuntut agar anggaran yang digunakan untuk program MBG dialihkan ke pembiayaan pendidikan. Mereka mengklaim bahwa pendidikan gratis lebih dibutuhkan dibandingkan program makan gratis, mengingat biaya pendidikan di Papua masih menjadi kendala utama bagi banyak keluarga.
Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa MBG adalah salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup.
Harapan Pemerintah
Hasan Nasbi berharap agar tidak ada lagi aksi demonstrasi yang bersifat provokatif dan menyesatkan opini publik. Ia juga mengingatkan bahwa MBG didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pendidikan gratis di Papua dapat dibiayai melalui dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Saya harap aktivitas demo yang sifatnya provokatif seperti ini jangan sampai terus menerus muncul ke permukaan dan membangun opini yang tidak benar dan membingungkan rakyat di Papua,” tegas Hasan.
Ia juga mengajak masyarakat Papua untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu dan lebih mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi mereka.
Dengan adanya pernyataan dari pihak Istana, diharapkan masyarakat Papua bisa memahami bahwa program MBG dan pendidikan gratis memiliki sumber pendanaan yang berbeda serta tidak perlu dipertentangkan satu sama lain.
