Perjuangan NU senantiasa bersandar pada prinsip menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama (tawassuth), mengedepankan toleransi terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan dan kebudayaan (tasamuh), menyerasikan khidmat kepada kepada Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan di masa lalu, kini, dan mendatang (tawazun) serta mendorong perbuatan yang baik dan berguna bagi kehidupan bersama serta menolak semua hal yang menjerumuskan nilai-nilai kehidupan (amar ma’ruf nahi munkar). (Khittah NU, 1984).
Kedua, penguatan orientasi politik kebangsaan. Sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak mungkin NU bersikap antipolitik. Politik kenegaraan untuk menjaga keutuhan NKRI dan politik kerakyatan untuk menjunjung tinggi kemaslahatan rakyat merupakan bagian esensial dari komitmen NU sebagai kekuatan sosial dan moral bangsa. Strategi politik NU adalah melalui advokasi kebijakan publik baik dalam sistem perundang-undangan hukum dan regulasi-regulasi lainnya, di berbagai level, baik di daerah maupun pusat. Hal ini dipastikan dalam forum-forum bahtsul masail di Muktamar NU.
Dengan jalan pikiran ini, bagi NU yang terpenting adalah memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang berakhlak dan betul-betul didayagunakan untuk kepentingan rakyat banyak, terutama yang kecil dan lemah. Siapa pun pemimpin terpilih di Muktamar NU memiliki tanggung jawab kerakyatan itu. Masa depan Nahdlatul Ulama adalah masa depan bangsa. Peningkatan sistem organisasi dan penguatan politik kebangsaan adalah prasyarat untuk membangun masa depan itu. Selamat bermuktamar! (nuonline)
Masykurudin Hafidz, Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta.
