JAKARTA, SUMATERATODAY.COM- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memperketat disiplin fiskal dengan memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah melakukan konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan tersebut ditargetkan mampu menciptakan efisiensi hingga sekitar Rp360 triliun dalam satu tahun.
Presiden Prabowo menyampaikan kebijakan tersebut saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, disiplin fiskal tidak boleh hanya diterapkan ketika anggaran disusun dan disahkan. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus berlanjut hingga tahap pelaksanaan program.
“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Prabowo.
Pengadaan Barang Pemerintah Dinilai Masih Bisa Dihemat
Presiden menjelaskan, salah satu sumber pemborosan anggaran selama ini berasal dari pola pengadaan yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Barang dengan spesifikasi serupa dapat dibeli oleh banyak instansi dengan harga berbeda. Kondisi tersebut membuat pemerintah kehilangan kekuatan tawar sebagai pembeli dalam jumlah besar.
Karena itu, pemerintah akan mendorong sistem pengadaan yang lebih terintegrasi melalui katalog elektronik, perencanaan berbasis data, standardisasi spesifikasi, serta konsolidasi kebutuhan pemerintah.
“APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” kata Presiden.
Kebijakan konsolidasi tersebut diharapkan membuat pemerintah memiliki daya tawar lebih kuat sehingga barang dan jasa yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan harga lebih kompetitif.
Efisiensi Pengadaan Diklaim Bisa Capai Rp360 Triliun
Presiden menyebut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan konsolidasi pengadaan di pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025.
Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.
Jika tren efisiensi tersebut dapat diperluas melalui konsolidasi pengadaan secara nasional, potensi penghematan anggaran diperkirakan mencapai Rp360 triliun dalam satu tahun.
“Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil,” tegas Prabowo.
Nilai tersebut dinilai sangat signifikan karena dapat menciptakan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
