JAKARTA, SUMATERATODAY.COM- Presiden Prabowo Subianto mengungkap desain besar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah merancang RAPBN 2027 dengan pendekatan yang ekspansif, terarah, terukur, dan mengedepankan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta pengelolaan sumber daya strategis.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, desain RAPBN 2027 diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan dampak kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat secara lebih cepat.
“Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan makin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif,” ujar Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat program perlindungan sosial, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta dukungan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.
Dukungan tersebut mencakup petani, nelayan, guru, hingga pekerja yang berada dalam kelompok rentan. Pada saat yang sama, harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu terus diperkuat.
Delapan Prioritas Utama RAPBN 2027
Dalam penyampaian keterangannya, Prabowo menjelaskan bahwa RAPBN 2027 akan berfokus pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Kedelapan prioritas tersebut meliputi:
- Kedaulatan pangan
- Kemandirian energi dan air
- Pendidikan
- Kesehatan
- Hilirisasi dan industrialisasi
- Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana
- Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa
- Penurunan kemiskinan
Delapan agenda tersebut akan diperkuat melalui kebijakan di sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Pemerintah berharap kombinasi kebijakan tersebut dapat menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Belanja Negara 2027 Capai Rp4.097,2 Triliun
Dari sisi fiskal, pemerintah merencanakan belanja negara 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan pagu APBN 2026 yang mencapai Rp3.842,7 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara dalam RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun. Adapun pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Besarnya anggaran tersebut akan diarahkan untuk membiayai program prioritas nasional sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dan perlindungan sosial.
