Presiden RI Joko Widodo: Stunting Bukan Hanya Urusan Tinggi Badan Tetapi

Pesiden Joko Widodo saat bicara target stunting di Indonesia. Foto Jokowi Instagram

SUMATERATODAY.COM, Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Seminar Nasional BKKBN, menyebutkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia menurun dari 24,4 Persen tahun 2021 menjadi 21,6 % di tahun 2022.

Menurut Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa stunting bukan hanya masalah tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan belajar anak, cacat intelektual dan, ketiga, perkembangan penyakit kronis.

”Jadi target saya itu 14 Persen di tahun 2024. Ini yang harus kita capai, saya yakin dengan usaha bersama semuanya bisa mulai bergerak. Angka ini tidak sulit dicapai asal semua bekerja sama,” kata Jokowi.

Soal prasarana dan sarana yang ada, harus disiapkan untuk memudahkan penanganan masalah deformasi.

Mulai dari lingkungan dengan air bersih, sanitasi dan perumahan sehat, ini merupakan upaya holistik dan harus diperkuat.
”Jadi target 14 % itu bukan target yang sulit, tinggal kita mau atau tidak. Asal bisa nyambung semua orang dan tidak salah paham gizi,” kata Jokowi.

Baca Juga :  Kiesha Alvaro Akui Sedih dan Menangis Lihat Nasib Rumah Tangga Ibunda

Di Indonesia, skor pelayanan sosial masyarakat digunakan untuk mengukur target stunting. Di masa lalu, layanan sosial umum diukur setiap 3-5 tahun. Menkes mengatakan, mulai tahun 2021, bakti sosial dengan manfaat umum akan dilaksanakan setiap tahun.

Stagnasi menurun saat pandemi, bukan saat normal. Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap pada tahun ini, dalam kondisi normal, penurunan kasus stunting diharapkan lebih tajam lagi, sehingga target penurunan stunting sebesar 14 persen yang ditetapkan pada tahun 202 dapat tercapai.

Secara numerik, derajat deformasi menurun di negara bagian Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

”Metode survei ini kami gunakan selama 3 tahun bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Kami akan memperbaikinya di masa mendatang dengan nama dan alamat jika memungkinkan. Kami berusaha untuk mencapainya, tetapi secara bertahap akan tetap menggunakan cara pengukuran yang kami lakukan tadi,” ujar Menkes Budi.