Mengintegrasikan kurikulum antikorupsi dalam sistem pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas akan memberikan dampak yang signifikan.
Ini tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan siswa tentang korupsi, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku anti-korupsi sejak dini.
Dengan menciptakan pemahaman yang kuat tentang korupsi sejak usia dini, masyarakat akan lebih mampu mengidentifikasi dan melawan korupsi di lingkungan sekitar mereka.
Pendidikan antikorupsi juga akan membantu menciptakan generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan membentuk masyarakat yang lebih bersih dan adil.
“Sebetulnya 10 pemerintah daerah di Sumatera Barat sudah membuat peraturan daerah untuk pendidikan antikorupsi ini. Semoga sesegera mungkin pemda lain juga membuat peraturan yang sama untuk menjadi acuan agar pendidikan antikorupsi bisa diinsersi atau menjadi muatan lokal di jenjang pendidikan,” jelas Wawan.
Mereplikasi Kampanye Bus Antikorupsi
Respon positif dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, terhadap kehadiran Roadshow Bus KPK adalah langkah penting menuju pemberantasan korupsi yang lebih efektif di Ranah Minang.
Dengan mendukung inisiatif KPK dan bahkan merencanakan replikasi kegiatan Roadshow Bus KPK melalui bus serupa, pemerintah daerah Sumatera Barat menunjukkan komitmennya dalam memerangi korupsi.
Mereplikasi kegiatan Roadshow Bus KPK tidak hanya akan memperluas jangkauan pesan antikorupsi ke lebih banyak masyarakat, tetapi juga akan menciptakan kesadaran dan partisipasi yang lebih luas dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat secara aktif, KPK dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya membangun budaya antikorupsi di Sumatera Barat.
Langkah-langkah konkret seperti ini sangat penting dalam menggalang dukungan dan partisipasi masyarakat serta pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi.
Semoga dengan kerjasama antara KPK, pemerintah daerah, dan masyarakat, upaya pemberantasan korupsi di Ranah Minang dapat semakin efektif dan berkelanjutan.
“Kami akan berusaha mengantisipasi perilaku korupsi dengan cara yang sama untuk berjelajah juga di Sumatera Barat. Kami akan siapkan satu mobil atau bus juga. Karena sebetulnya kalau kita lihat, mereka yang melakukan korupsi di Sumatera Barat, bukan karena keinginan tapi karena ketidaktahuan,” tutur Mahyeldi di kesempatan yang sama.
Turut hadir di lokasi Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief, Direktur Korsup Wilayah 1 Edi Suryanto, Walikota/Bupati Se-Sumatera Barat, Forkopimda Provinsi dan Kota Padang, Pejabat Struktural KPK, Kepala OPD Provinsi Sumatera Barat dan Kota/Kabupaten Se-Sumaetra Barat, Kepala Instansi vertikal se-Provinsi Sumatera Barat, Perwakilan BUMN Wilayah Sumatera Barat dan BUMD Sumatera Barat, serta Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Sumatera Barat.(*)
