JAKARTA, SUMATERATODAY.COM – Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melanjutkan perjalanannya ke kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis 12 Oktober 2023 adalah bagian dari upaya KPK untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Ranah Minang, provinsi keempat di Sumatera, menjadi tujuan Bus KPK untuk menjaring lebih banyak “penumpang” antikorupsi.
Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, menjelaskan bahwa pengentasan korupsi bukanlah tugas yang bisa dilakukan oleh satu pihak saja.
Oleh karena itu, Roadshow Bus KPK diinisiasi dengan tujuan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dengan melibatkan masyarakat secara luas, diharapkan akan terbentuk kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk melawan korupsi.
Upaya ini mencerminkan kesadaran bahwa pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum.
Dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui kegiatan seperti Roadshow Bus KPK, diharapkan pesan anti-korupsi dapat disampaikan dengan lebih efektif dan dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi di Indonesia.
“Bus KPK mungkin hanya seminggu di Sumatera Barat, minggu depan akan maju lagi ke wilayah lain. Tapi, kami berharap dalam waktu seminggu, kami bisa memberikan kesan yang mendalam. Bahkan, harapannya nilai-nilai antikorupsi yang disampaikan lewat bus ini semakin membumi,” ucap Wawan dalam sambutannya di Auditorium Kantor Gubernur Kota Padang.
Pendekatan yang ditekankan oleh Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, adalah membangun budaya antikorupsi di Indonesia.
Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan budaya ini.
Pendidikan Antikorupsi di Sumatera Barat
Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang mencakup tiga pilar penting: Sula Penindakan, Sula Pencegahan, dan Sula Pendidikan.
Melalui pendekatan ini, KPK berusaha untuk merangkul semua aspek dalam upaya pemberantasan korupsi.
Kerjasama KPK dengan Kemenristek Dikti untuk menyisipkan nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan formal di Perguruan Tinggi merupakan langkah yang sangat positif.
